Simpang Siur, SoftBank Bantah Keluarkan Pernyataan Akan Berinvestasi di Sumbar

PADANG - Perihal informasi rencana investasi SoftBank di Sumatera Barat menjadi simpang siur. Pasalnya perusahaan internasional tersebut membantah pernyataan tersebut.

"Kami dapat mengonfirmasi bahwa SoftBank Corp. dan Ken Miyauchi belum mengeluarkan pernyataan apa pun seperti yang dilaporkan, " ujar SoftBank sebagaimana pesan tertulis yang diterima wartawan.

Baca juga: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Jalur Balige By Pass

Belum adanya kepastian rencana SoftBank berinvestasi di Sumatera Barat juga dikuatkan oleh pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Barat (Sumbar), Adib Alfikri.

Menurut Adib Alfikri, sejauh ini belum ada kepastian terkait rencana investasi SoftBank di Sumbar. Semua masih dalam tahap penjajakan.

Baca juga: Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Modal di Pasar Porsea, Pedagang Ucapkan Terima Kasih

“Kepastian belum ada. Kami masih dalam masa penjajakan. Karena sekarang kami sedang intens berkomunikasi dengan para investor luar negeri, antara lain dari Arab dan Qatar, ” terang Adib Alfikri saat dihubungi oleh Wartawan pada Selasa, 22 Maret 2022.

Namun, menurut Adib Pemprov Sumbar saat ini memang tengah gencar mencari investor dari luar negeri untuk berinvestasi di Sumbar.

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK

Menurut Adib Alfikri, peluang berinvestasi di Sumbar sangat terbuka karena ada banyak sektor yang bisa ditawarkan kepada investor.

"Sektor yang bisa ditawarkan antara lain pariwisata, pertambangan, geothermal, dan lainnya, kita punya semuanya, ” sebut Adib.

Baca juga: Semua Fraksi DPRD Sumbar Setujui Ranperda Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Wajib Transparan

Bahkan Adib menyatakan jika SoftBank berinvestasi di Sumbar ia menilai akan lebih menguntungkan karena pembangunan yang murni bisnis.

“Tentu lebih menjanjikan sektor yang ada di Sumatera Barat dibandingkan dengan yang ada di IKN. Karena di situ ada sektor pemerintahan. Tingkat pengembalian modalnya tidak seimbang, ” sebutnya.(*)

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat