Bertemu Dubes Qatar Fauziya, Gubernur Sumbar Dapat Tawaran Kerja Sama Bidang Pendidikan

Sumbar, - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah bertemu Duta Besar Qatar untuk Indonesia, Fawziya E.S Al-Sulaiti, di Kedutaan Qatar Jakarta, Rabu (2/3/2022).

Pada kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi didampingi Dr. Emil Abbas, tokoh perantau sekaligus pengusaha Minang, dan Hendri Susanto, staf khusus Gubernur untuk urusan Timur Tengah.

Baca juga: Sumatera Utara Terima 43 SK Hutan Sosial dari Presiden Republik Indonesia

Kedatangan rombongan gubernur disambut hangat dan penuh kekeluargaan oleh Dubes Qatar. Dalam pertemuan itu, Gubernur Mahyeldi memaparkan beberapa potensi Sumatra Barat (Sumbar) untuk peluangan investasi atau kerja sama. Baik di sektor energi, pariwisata, ekonomi maupun pendidikan.

Dubes Fauwziya menyambut baik presentasi dan tawaran kerja sama yang disampaikan Gubernur Mahyeldi. Bahkan Fauziya berniat berkunjung secara khusus ke Sumbar dan sebaliknya juga mengundang Gubernur Mahyeldi untuk berkunjung ke Qatar.

Baca juga: Wujudkan Rakyat Harus Sejahtera, Bupati RHS Sampaikan Permohonan Penyeragaman Rumah Penduduk Kepada Presiden RI

Undangan tersebut sekaligus melanjutkan kerja sama saat Mahyeldi menjabat Wali Kota Padang pada tahun 2015 silam. Waktu itu, Mahyeldi diundang khusus ke Qatar sebagai satu-satunya wali kota di Indonesia mendampingi Presiden Joko Widodo.

Dubes Qatar juga memberikan peluang kerja sama dalam sektor pendidikan berupa beasiswa di kampus-kampus ternama dari berbagai jurusan di Qatar.

Baca juga: Tinjau Lokasi Ibu Kota Negara Baru Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar

“Semoga dengan pertemuan ini membawa berkah untuk Sumatra Barat yang lebih baik, madani, unggul dan berkelanjutan, ” ujar Gubernur Mahyeldi.

Dalam pertemuan ini juga hadir sejumlah pejabat Sumbar yakni, Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi, Kadis PTSPAdib Al-Fikri, Kepala Badan Penghubung Pemprov Sumbar, Andre Setiawan, Tim Percepatan Sumbar Madani, Miko Kamal, dan Sekretaris PTSP Widya Sari, serta pejabat terkait lainnya.(**) 

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK