8.000 Honorer di Pemprov Sumbar Bakal Dihapus Tahun Depan, Mayoritas Guru

SUMBAR, – Sekitar 8.000 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) terancam dihapuskan pada 28 November 2023.

Hal tersebut menyusul surat edaran (SE) yang diterbitkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditandatangani pada 31 Mei 2022.

Baca juga: 1 Tahun Kepemimpinan Mahyeldi-Audy, Begini Hasil Survei Polstra Research& Consulting

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumbar, Ahmad Zakri mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Pihaknya saat ini masih mendata jumlah pasti tenaga honorer di Pemprov Sumbar. “Namun, jumlah mereka diperkirakan 8.000-an orang. Mereka tersebar di berbagai instansi di Pemprov Sumbar, ” ujarnya saat dihubungi via telepon, Jumat (3/6/2022).

Baca juga: Presiden Jokowi Bagikan Sertipikat Tanah di Dairi, Gubernur Sumut: Tiga Hal Penting Bagi Rakyat

Kebanyakan tenaga honorer di Pemprov Sumbar adalah guru. Jumlahnya mencapai 5.000 orang lebih. Selain itu, ada juga sopir, petugas kebersihan, dan sebagainya.

Zakri menerangkan, Pemprov Sumbar akan mengikuti upaya pengangkatan pegawai sesuai dengan aturan yang tertuang dalam SE tersebut yakni melalui skema alih daya atau outsourcing.

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat

“Kita akan ikuti sesuai langkah-langkah di SE tersebut. Mana yang bisa dialihkan melalui outsourcing, maka dilakukan outsourcing, ” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong tenaga honorer untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Baca juga: Tak Sekedar Lolos, Sumbar Raih 3 Kharisma Event Nusantara Sekaligus

Menurutnya, Pemprov Sumbar sebenarnya masih membutuhkan tenaga honorer. Namun, pihaknya akan berupaya agar pelayanan publik tidak terganggu.

“Akan kita cari polanya. Karena di aturannya masih diperbolehkan tenaga outsourcing kan. Tapi jumlahnya terbatas, ” ungkap Zakri. (**)

Baca juga: Tanggapi Dampak Gempa, Gubernur Sumbar Gelar Rakor Pemetaan Masalah dan Penanganannya